Bogor, Kabaratang.web.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi melantik dan mengambil sumpah 3.676 Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi tahun 2024, yang terdiri atas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis, (17/4).
Pelantikan turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.324 merupakan PPPK dan 352 CPNS. Ini merupakan gelombang pertama pengangkatan ASN di Kabupaten Bogor pada tahun 2024.
Rudy Susmanto menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi awal semangat baru dalam percepatan pembangunan daerah, mengingat Kabupaten Bogor adalah yang terpadat penduduknya di Indonesia.
“Pelantikan ini menjadi semangat baru membangun Kabupaten Bogor. Dengan populasi terbesar di Jawa Barat bahkan nasional, ASN harus menjadi garda terdepan pelayanan publik,” tegas Rudy.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan nama baik institusi pemerintah yang kini berada di pundak para ASN baru tersebut.
“Selamat bertugas. Jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Nama baik daerah ini kini melekat pada Bapak-Ibu sekalian,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Bogor menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilan sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN 2024.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi kinerja Pemkab Bogor yang telah menyelesaikan proses administrasi ASN lebih awal dibanding sebagian besar daerah lainnya.
“Sampai saat ini baru 36 kabupaten/kota yang melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat, dan semuanya telah sesuai anggaran,” ungkap Zudan.
Ia juga mengingatkan ASN baru untuk memperkuat kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam bekerja, serta pentingnya pelatihan manajemen risiko guna menghindari potensi masalah hukum dan keuangan.
Zudan menambahkan bahwa Kabupaten Bogor dengan populasi 5,8 juta jiwa memerlukan sistem pelayanan publik yang kuat dan terstruktur.
Pelantikan ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai prosedur dan formasi yang tersedia. Pemerintah juga memastikan bahwa PPPK paruh waktu tetap memiliki status hukum jelas melalui pemberian Nomor Induk Pegawai serta peluang pengangkatan penuh waktu di masa depan.
Turut hadir dalam pelantikan antara lain Wakil Kepala BKN, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Bogor.
(Rossa)
